Komisi I DPR berencana
memanggil tiga PNS
Dinas Kelautan dan
Perikanan Kota Batam
yaitu Erwan, Asriadi dan
Sievo Wewengkang yang
sempat ditahan Malaysia.
Pasalnya, komisi DPR
yang membidangi
urusan pertahanan dan
hubungan luar negeri itu
mencurigai pengakuan
ketiga PNS Kota Batam
yang seolah-olah tidak
terjadi hal-hal yang
dikhawatirkan
masyarakat luas.
Anggota Komisi I DPR,
Tantowi Yahya,
menyatakan, ada
kecurigaan bahwa Erwan,
Asriadi dan Seivo sudah
dikondisikan terlebih dulu
oleh pihak tertentu
sebelum memberi
pernyataan ke media.
“Karena ada kecurigaan,
ditahan tapi begitu keluar
komentarnya positif
semua. Seperti baik-baik
saja, tidak terjadi apa-
apa, ” ujar Tantowi dalam
diskusi bertema
“ Keamanan Laut Kita dan
Malaysia” di presroom
DPR RI, Kamis (19/8).
Menurut Tantowi, ada
pihak-pihak yang ingin
menempatkan masalah
itu seolah masalah sepele.
“ Dicurigai ada satu
kekuatan yang mem-
brain wash (cuci otak)
ketiga staf itu, ”
tandasnya.
Karena itu politisi Golkar
itu menegaskan, selain
kepada 3 PNS DKP Batam
itu Komisi I DPR juga
telah mengagendakan
pemanggilan atas Menteri
Luar Negeri, Menteri
Kelautan dan Perikanan,
serta Duta Besar RI. “Itu
sudah merupakan sikap
kita yang tidak bisa
mentolerir apa yang
dilakukan Malaysia. Mulai
Senin (23/8) akan ada
RDP (rapat Dengar
Pendapat) dengan
memanggil Menlu,
Menteri Kelautan, dan tiga
staf DKP yang ditahan
Malaysia, ” tegasnya.
Pada kesempatan itu,
Tantowi juga mendesak
pemerintah untuk segera
menarik Duta Besar
Indonesia untuk Malaysia,
Da ’i Bachtiar. Alasannya,
nota protes keras saja
belum cukup untuk
menyikapi provokasi
Malaysia yang jelas
menghina NKRI. “Kami
harap pemerintah dapat
menarik duta besar
Indonesia di Malaysia.
Mungkin dalam hal ini
diplomasi yang bersifat
tekanan bisa dilakukan
pemerintah,” tandasnya.
Anggota Komisi I DPR
Dari Fraksi Partai
Demokrat, Ramadhan
Pohan, menegaskan,
apapun bentuk perlakuan
Malaysia terhadap tiga
aparat Negara itu tidak
bias diterima. “Kita tidak
bicara soal jumlah.
Jangankan tiga, satu
orang aparat saja tetap
saja itu punya kita, ”
tandasnya.
Namun Pohan tidak
setuju jika Indonesia
harus menggunakan
kekuatan tempur untuk
menyerang Malaysia.
“ Kekuatan alutsista (alat
utama system
persenjataan) kita harus
diperkuat dulu, ” ucapnya.
Meski demikian mantan
waratwan itu setuju jika
Dubes RI di Malaysia
ditarik. “Keputusan politik
apa pun akan kita
jalankan, mulai dari
pemulangan duta besar
hingga pemutusan
hubungan diplomatik, ”
tandasnya.
Sementara mantan
perwira TNI Angkatan
Darat yang kini menjadi
anggota DPD RI, Ferry
Tinggogoy,
menyarankan kepada
Komisi I DPR untuk
memanggil pihak-pihak
yang berkepentingan,
terkait penyelesaian
penahanan 3 PNS DKP
yang dibarter dengan
pencuri ikan asal
Malaysia.
“Komisi I DPR harus
memanggil siapa yang
mengusulkan dan
melakukan barter itu.
Panggil dan suruh dia
menjelaskan, ” ucapnya.
Anggota DPD asal
Sulawesi Utara itu
menambahkan, sebagai
bangsa yang berdaulat
Indonesia harus bersikap
tegas dalam menjaga
kedaulatan. “Bukan
masalah ikannya, tapi
masalah kehormatan dan
harga diri bangsa. Ini
yang kita pertahankan, ”
tegas pensiunan Mayor
Jendral TNI AD itu seraya
menegaskan perlunya
penuntasan masalah
perbatasan antara kedua
Negara. Sedangkan
anggota Komisi I DPR
dari Fraksi Gerindra,
Ahmad Muzani,
mengungkapkan, selama
ini Malaysia sudah biasa
memandang rendah
Indonesia. Dalam soal TKI
misalnya, Muzani melihat
pemerintah Indonesia
sudah begituserius, tapi
Malaysia justru
membiarkan persoalan-
persoalan yang ada.
(ara)